Komitmen ketujuh adalah membangun Pusat Kajian dan Database Hukum Kesehatan. Komitmen ini dilakukan antara lain dengan mengembangkan pusat informasi yang dapat diakses oleh tenaga medis, akademisi, dan masyarakat umum serta menciptakan sistem yang dapat memberikan solusi berbasis data dalam berbagai aspek hukum kesehatan.
Dan komitmen kedelapan adalah mengadvokasi regulasi yang menjaga keamanan data kesehatan. Dalam hal ini, MHKI dapat berperan dalam pembentukan kebijakan yang memastikan perlindungan data pasien dan keamanan informasi medis serta mendorong penerapan regulasi yang sejalan dengan praktik global dalam bidang keamanan siber di sektor kesehatan.
Dengan berbagai komitmen ini, MHKI berharap dapat terus menjadi garda terdepan dalam pengembangan dan penguatan hukum kesehatan di Indonesia.
Acara pelantikan dan seminar ini diharapkan menjadi langkah awal bagi DPP MHKI yang baru dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Dengan sinergi yang kuat antara MHKI, pemerintah, organisasi profesi, dan masyarakat, diharapkan hukum kesehatan di Indonesia semakin maju dan mampu menghadapi tantangan di era digital ini.
