Kegalauan Prof. Budi cukup beralasan. Pasalnya, jika tidak didukung data yang akurat, maka akan berakibat pada penyusunan konstruksi perencanaan pembangunan dan pelaksanaan kebijakan cenderung tidak terarah. “Karena itu, kita harus punya data kependudukan yang reliabel, yang canggih, yang bisa dimanfaatkan secara instan oleh kementerian atau lembaga (K/L) yang ada atau juga oleh pemerintah daerah, sehingga tidak ada kemubaziran. Mereka tidak memiliki prediksi kalau tidak memiliki data kependudukan yang handal,” urai Prof. Budi.
Di bagian lain sambutannya, Prof. Budi menyodorkan data di saat bangsa ini sedang menuju (akhir) bonus demografi di 2030, di mana saat ini terdapat 190-an juta penduduk usia produktif. Ironisnya, jumlah kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sebelum ada pemaduan NPWP dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), ada sekitar 61 juta penduduk.
Data itu menunjukkan penduduk usia produktif masih menanggung sebagian besar penduduk tidak produktif. Hal ini terjadi, menurut Prof. Budi, karena pembangunan yang dijalankan belum memiliki data kependudukan yang komprehensif dan kebijakan yang belum berwawasan kependudukan, serta tidak ada persiapan perencanaan awal yang reliabel.
Tentu ini menjadi beban bagi upaya menggapai bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. “Saat ini supply dan demand belum tergambar dalam satu tata kependudukan yang reliabel. Kita sedang bergerak menuju ke sana. Kita akan memperbaiki data-data kependudukan, khususnya data keluarga, yang setiap saat bisa diandalkan menjadi rujukan K/L dan pihak lain,” ujar Prof. Budi. (fs)
