Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 8/SE/2025 yang mengatur penyesuaian jam kerja bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) selama bulan suci Ramadan 1446 H/2025 M. Kebijakan ini mulai berlaku pada 1 Ramadan 1446 H , sesuai dengan pedoman dari Keputusan Menteri Agama.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta, Chaidir, menyatakan bahwa penyesuaian jam kerja ini bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi ASN dalam menjalankan ibadah puasa tanpa mengurangi produktivitas kerja.
“Bulan puasa tidak menjadi halangan bagi aparatur Pemprov DKI Jakarta dalam memberikan layanan terbaik kepada warga,” ungkap Chaidir.
Berdasarkan surat edaran tersebut, jam kerja ASN pada hari Senin hingga Kamis dimulai pukul 08.00 hingga 15.00 WIB , dengan waktu istirahat pukul 12.00 hingga 12.30 WIB . Sementara pada hari Jumat, jam kerja berlangsung dari pukul 08.00 hingga 15.30 WIB , dengan waktu istirahat pukul 11.30 hingga 12.30 WIB .
Chaidir menegaskan bahwa kebijakan ini diharapkan dapat menjaga kualitas pelayanan publik agar tetap optimal selama bulan Ramadan.
“Sekaligus memastikan bahwa pelayanan publik tetap berjalan dengan baik dan tidak terganggu,” tandasnya.
Untuk unit kerja yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat selama 24 jam, seperti rumah sakit dan pemadam kebakaran, akan diterapkan sistem kerja khusus atau sif. Hal ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi tanpa gangguan.
Chaidir juga mengimbau kepada seluruh kepala perangkat daerah untuk mengoptimalkan peran atasan langsung dalam memastikan pelaksanaan tugas dan kualitas pelayanan kepada masyarakat berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel.
“Kami berharap seluruh ASN dapat menjaga profesionalisme dan tetap memberikan kontribusi maksimal meskipun sedang menjalankan ibadah puasa,” tambahnya.
Dengan adanya kebijakan ini, Pemprov DKI Jakarta berharap dapat memberikan keseimbangan antara kewajiban bekerja dan menjalankan ibadah selama Ramadan bagi seluruh ASN di lingkungan pemerintahan.
Kebijakan ini juga mencerminkan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam mendukung nilai-nilai religius sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan lancar. Diharapkan, langkah ini dapat menjadi contoh bagi instansi lain dalam mengelola pekerjaan dan ibadah secara harmonis selama bulan suci Ramadan.
Tag:
