Teks foto : Sekjen Kowani memimpin pembacaan sikap organisasi terkait gejolak internal.(Foto : Ist)
JAKARTA — Mayoritas Dewan Pimpinan (DP) Kongres Wanita Indonesia (Kowani) menyampaikan mosi tidak percaya terhadap Ketua Umum Kowani, Ny. Nannie Hadi Tjahjanto SH.
Pernyataan resmi tersebut diumumkan Sekretaris Jenderal Kowani, Tantri Dyah Kiranadewi, bersama sejumlah pengurus di Kantor Kowani, Jakarta, Selasa (18/11/2025).
Langkah itu menjadi penegasan protes internal terhadap berbagai keputusan dan tindakan ketua umum yang dinilai melampaui kewenangan, tidak transparan, serta mengganggu tata kelola organisasi.
Para pengurus menilai kepemimpinan Nannie telah menimbulkan ketidakstabilan, melemahkan soliditas, serta menghambat agenda-agenda strategis Kowani.
Tantri mengungkapkan, dalam beberapa bulan terakhir sejumlah keputusan penting diambil secara sepihak tanpa melalui mekanisme musyawarah sebagaimana diamanatkan AD/ART organisasi.
“Banyak keputusan strategis yang tidak melalui proses kolektif-kolegial,” ujarnya.
Dalam pernyataan bersama itu, DP Kowani memaparkan beberapa alasan yang melatari mosi tidak percaya, antara lain pengambilan keputusan tanpa melibatkan struktur organisasi, minimnya transparansi dalam pengelolaan program, gaya kepemimpinan yang dinilai otoriter, serta tersendatnya program pemberdayaan perempuan akibat kebijakan yang dianggap tidak sejalan dengan arah organisasi.
Para pengurus menilai kondisi internal Kowani telah memasuki titik kritis.
“Kepemimpinan Nannie tidak lagi mencerminkan semangat kolektif dan demokratis yang menjadi dasar berdirinya Kowani. Pelanggaran etika organisasi sudah terlalu banyak,” tegas para perwakilan DP dalam pernyataan tersebut.
Dilakukan Evaluasi
Melalui mosi ini, DP Kowani mendesak dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan ketua umum, penyelenggaraan sidang organisasi luar biasa, serta langkah-langkah konstitusional untuk memastikan estafet kepemimpinan yang lebih kredibel dan akuntabel.
“Mosi tidak percaya ini adalah upaya penyelamatan organisasi, bukan upaya memecah belah. Kowani harus kembali ke prinsip transparansi, partisipasi, dan keberpihakan pada kepentingan perempuan Indonesia,” ujar Tantri.
Para pengurus menegaskan, masa depan Kowani sebagai organisasi perempuan terbesar di Indonesia harus dijaga.
Mereka berharap proses internal yang berlangsung nantinya dapat berjalan terbuka, objektif, dan sesuai konstitusi, guna mengembalikan kepercayaan publik serta memperkuat peran strategis Kowani di tingkat nasional. (*/Las)
