Teks Foto :
Ketua Umum APPBGN, Ahmad Yazdi, menyampaikan pernyataan resmi kepada awak media.(Foto : Kir/Las)
JAKARTA— Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo Subianto kini menghadapi sorotan tajam.
Aliansi Pemantau Program Badan Gizi Nasional (APPBGN) mengungkap dugaan penyimpangan serius dalam pelaksanaan program tersebut, mulai dari praktik pungutan liar hingga kasus makanan yang menyebabkan keracunan siswa.
Ketua Umum APPBGN, Ahmad Yazdi, menyampaikan bahwa pihaknya menerima banyak laporan masyarakat terkait ketidakwajaran dalam proses verifikasi dapur penyedia makanan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Salah satu temuan yang menjadi perhatian adalah adanya dugaan praktik suap oleh oknum verifikator yang diduga meminta sejumlah uang agar dapur bisa diloloskan sebagai mitra resmi program.
“Kami menemukan banyak penyimpangan dalam proses penentuan dapur oleh Badan Gizi Nasional. Sejak program MBG ditetapkan, praktik pungli semakin marak dilakukan oleh oknum yang memiliki kewenangan,” ujar Yazdi dalam konferensi pers di depan kantor BGN, Kamis (15/10).
Ia menyebut, besaran dana yang diminta berkisar antara Rp10 juta hingga Rp30 juta per dapur.
Padahal, menurut Yazdi, tujuan awal program ini adalah untuk meningkatkan kualitas gizi generasi muda secara adil dan transparan.
“Dugaan ini, jika tidak segera ditindaklanjuti, berpotensi mencoreng nama baik Presiden dan melemahkan kepercayaan publik terhadap program pemerintah,” tegasnya.
Sebagai langkah awal, APPBGN mendesak Presiden Prabowo untuk segera mengevaluasi dan mencopot pejabat-pejabat di lingkungan BGN yang diduga terlibat langsung dalam praktik koruptif tersebut.
Selain itu, aliansi menyatakan kesiapannya untuk menyerahkan seluruh dokumen hasil investigasi internal kepada aparat penegak hukum dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Presiden harus segera turun tangan agar program Makan Bergizi Gratis tidak tercemar oleh perilaku individu-individu yang hanya mementingkan keuntungan pribadi,” kata Yazdi.
APPBGN juga meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret guna memastikan integritas dan akuntabilitas pelaksanaan program MBG tetap terjaga.(*/Las)
