JAKARTA– Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma (SALMA), Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian Iim Mucharam mengakui sampai saat ini Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) masih menghadapi berbagai tantangan.
Hal ini diungkapkannya dalam diskusi Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) bertemakan “Mandatori PSR, Solusi Peningkatan Produktivitas Sawit” berlangsung di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan) yang berakhir di Jakarta, Selasa siang (19/5/2026).
“Tantangan tersebut mulai dari persoalan legalitas lahan tumpang tindih, regulasi lintas kementerian dan lembaga, sampai adanya kekuatiran petani akan kehilangan pendapatan selama peremajaan kebun,” ujarnya.
Menurut Iim Mucharam, pemerintah sebenarnya telah menjalankan berbagai program penguatan sawit rakyat sejak tahun 2016.
Mulai dari PSR, bantuan Sarana dan Prasarana (Sarpras), peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) hingga berbagai bentuk pendampingan lainnya.
“Program PSR sendiri dirancang untuk mendorong peningkatan produktivitas kebun rakyat.Nilai bantuan PSR yang pada awal pelaksanaan hanya Rp 25 juta per hektar kini telah meningkat menjadi Rp 60 juta per hektar.Pemerintah sudah memberikan bantuan yang cukup besar agar produktivitas sawit rakyat meningkat,” ucapnya.
Pada kesempatan diskusi tersebut-dibuka resmi dengan sambutan oleh Ketua Forwatan Beledug Bantolo-Iim Mucharam mengatakan lagi bahwa peningkatan produktivitas kebun sawit rakyat menjadi langkah paling realistis untuk memperkuat industri sawit nasional dibandingkan terus melakukan ekspansi lahan baru.
Sektor perkebunan kelapa sawit diakuinya masih juga dibayangi berbagai tantangan klasik seperti persoalan kawasan hutan, rantai pasok yang panjang hingga persoalan model tata kelola yang perlu segera diperbaiki.
“Kalau produktivitas kebun rakyat bisa meningkat, itu jauh lebih baik bila dibandingkan harus terus membuka lahan baru.Kuncinya ada pada peningkatan produktivitas,” katanya lagi.
Ditambahkan, rantai pasok sawit yang panjang juga menjadi tantangan tersendiri sehingga diperlukan dukungan insentif bagi pekebun agar program peremajaan bisa berjalan optimal.
Selain itu proses administrasi dan legalitas juga menjadi hambatan besar.Banyak kebun sawit rakyat belum berstatus clear and clean karena berpotensi tumpang tindih dengan kawasan hutan maupun Hak Guna Usaha atau HGU.
Mekanisme pengajuan PSR saat ini dilakukan melalui dua jalur yakni jalur dinas dan jalur kemitraan, meski pemerintah telah menyiapkan dana besar untuk mendukung program tersebut.
“Realisasi PSR masih belum optimal.Salah satu penyebab utama masih belum optimal adalah karena keengganan petani melakukan peremajan lantaran kekuatiran kehilangan penghasilan selama masa tanam ulang,” pungkasnya.(**/Lasman)
