JAKARTA – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan saat ini, Indonesia hanya mampu mencetak sekitar 2.700 dokter spesialis per tahun, jauh dari kebutuhan ideal yang mencapai 32.000 dokter spesialis per tahun. Akibatnya, layanan kesehatan, terutama dalam menangani penyakit katastropik seperti stroke, jantung, kanker, dan gagal ginjal, masih belum merata.
Karena itu, berbagai upaya dilakukan oleh Kemenkes untuk mencapai target pemenuhan dokter spesialis dalam beberapa tahun ke depan, seluruh rumah sakit di Indonesia, termasuk di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan.
Hal itu disampaikan Menkes Budi saat berdialog dengan 52 peserta didik Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), di Jakarta Kamis (6/2/2025). Para peserta PPDS tersebut berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Hal ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam memastikan dokter spesialis tersedia dan kembali mengabdi di wilayah asalnya setelah menyelesaikan pendidikan. Langkah ini diambil untuk mengatasi ketimpangan distribusi dokter spesialis yang selama ini terkonsentrasi di kota-kota besar, sementara banyak daerah masih kekurangan tenaga medis yang mumpuni.
Menkes menekankan bahwa kebijakan seleksi peserta PPDS dari daerah ini bertujuan agar mereka dapat kembali mengabdi di tempat asalnya setelah menyelesaikan pendidikan. Dengan begitu, masyarakat di berbagai wilayah tidak perlu lagi dirujuk ke kota besar hanya untuk mendapatkan layanan dokter spesialis.
Sebagai bagian dari transformasi sistem kesehatan, pemerintah juga membangun 66 rumah sakit baru di berbagai kabupaten/kota, dilengkapi dengan fasilitas kesehatan yang lebih modern. Namun, pembangunan infrastruktur ini tidak akan berdampak besar tanpa ketersediaan tenaga medis yang memadai. Menkes menegaskan bahwa masalah utama bukan hanya kekurangan dokter spesialis, tetapi juga distribusi yang tidak merata. Oleh karena itu, sistem pendidikan dokter spesialis kini difokuskan untuk lebih berpihak pada kebutuhan daerah dengan mempercepat penempatan dokter spesialis di wilayah-wilayah yang masih kekurangan.
Selain percepatan jumlah dokter spesialis, pemerintah juga berkomitmen untuk memastikan lingkungan pendidikan yang lebih profesional dan berbasis kompetensi. Pendidikan dokter spesialis di Indonesia akan semakin mengadopsi standar internasional, di mana calon dokter spesialis akan mendapatkan pendampingan langsung dari konsulen tanpa harus terbebani biaya pendidikan yang tinggi. Dengan sistem ini, diharapkan semakin banyak dokter muda dari daerah yang dapat melanjutkan pendidikan spesialis tanpa terkendala biaya dan dapat kembali berkontribusi bagi masyarakat di wilayahnya.
Sebanyak 52 peserta didik PPDS yang berasal dari berbagai daerah telah memulai pendidikan dalam berbagai bidang, seperti Ilmu Kesehatan Anak, Ilmu Kesehatan Mata, Neurologi, Jantung dan Pembuluh Darah, Ortopedi dan Traumatologi, serta Onkologi. Program ini menjadi langkah awal untuk memastikan layanan kesehatan spesialis semakin merata di seluruh Indonesia.
Kementerian Kesehatan juga menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Keuangan (LPDP), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, universitas, serta kolegium atas kerja sama dalam menyukseskan program ini. Dengan implementasi PPDS berbasis rumah sakit ini, diharapkan sistem kesehatan nasional menjadi lebih adil, berkualitas, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat Indonesia.
