Lebih lanjut, Edy menyampaikan bahwa Solidaridad Indonesia mendukung implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2025 melalui penguatan kolaborasi multipihak dan peningkatan kesiapan petani, khususnya dalam praktik budidaya dan pemenuhan persyaratan sertifikasi.
Dukungan itu tercermin dalam sejumlah aspek kebijakan. Misalnya, pada Pasal 4, Solidaridad berperan dalam memfasilitasi kelompok petani menuju sertifikasi melalui penguatan kelembagaan koperasi dan asosiasi lokal. Di Kalimantan Barat, Solidaridad menjalin kerja sama dengan Koperasi Credit Union Keling Kumang, asosiasi petani sawit, serta sejumlah mitra seperti SPKS.
Sementara itu, dalam hal pendanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 16, Solidaridad menyediakan dukungan dalam bentuk pelatihan dan pemetaan lahan. Namun untuk proses audit sertifikasi, pihaknya belum menyediakan pembiayaan.
“Kami berharap dukungan dari Badan Pengelola Dan Perkebunan (BPDP) dapat mempercepat proses sertifikasi ini,” ujar Edy.
Untuk peningkatan kapasitas petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Solidaridad rutin menyelenggarakan forum diskusi kelompok (FGD) dan sekolah lapang di berbagai wilayah kerja. Kegiatan ini menitikberatkan pada peningkatan pemahaman petani terhadap aspek budidaya yang berkelanjutan, serta aspek sosial dan lingkungan.
Adapun dalam konteks peran serta multipihak sebagaimana tercantum dalam Pasal 23, Solidaridad aktif menjalin kolaborasi dengan berbagai organisasi seperti Apkasindo, SPKS, serta konsorsium Keling Kumang.
Serta juga terlibat dalam forum-forum advokasi kebijakan, salah satunya melalui kegiatan “Recruitability” yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan dari PPHBUN dan BPDPKS, untuk mendorong percepatan implementasi sertifikasi ISPO.
“Kami melihat bahwa pemahaman di tingkat nasional terhadap ISPO sudah cukup baik. Namun di tingkat daerah, kesenjangan pemahaman masih cukup besar,” kata Edy.(**/Lasman)
