JAKARTA-Jika literasi hanya dianggap kemampuan baca dan tulis saja, maka dunia literasi hanya sampai situ.
Sementara bagaimana dengan pemahaman.
Pemahaman jangan dihubungkan dengan tindak literasi seperti itu tadi.
Namun, harus diimbuhi dengan tindak berpikir kritis, sehingga dalam berliterasi (baca-tulis-red), si subjek tidak hanya menelan apa pun informasi yang disodorkan suatu wacana/bacaan, tetapi juga memahaminya dengan kritis.
“Dengan kata lain, si subjek, selain berliterasi, juga mampu mengontruksi baacaannya itu, sehingga tidak menjadi korban kekuasaan dari si penyaji bacaan, karena pada dasarnya literasi, bacaan atau bahasa adalah alat kekuasaan demi menguasai orang lain,” ujar Prof.Dr.Wahyu Wibowo, Dosen Mata Kuliah Filsafat Bahasa di Fakultas Sastra & Bahasa Universitas Nasional (UNAS) Jakarta dalam suatu wawancara khusus di Jakarta, Minggu pagi (16/2/2025)
“Jika sudah terkuasai bahasa, maka orang akan menjadi yakin dan percaya, yang kemudian memunculkan ideologi tertentu.Di sinilah letak bahaya, jika hanya pandai berliterasi , namun tidak piawai berpikir kritis,” katanya lagi.
“Itu kan kata peneliti sastra asing.Lalu, pernahkah guru kita meneliti karya-karya sastra Angkatan Balai Pustaka ? Benarkah sebutan “tema kawin paksa’ itu? Padahal, kalau kita membaca roman ‘Sitti Nurbaja”, misalnya, benarkah roman itu bertemakan kawin paksa? tanyanya.
Oleh karena itu, peran Kementerian Kebudayaan RI dalam konteks ini, amat strategis dalam memajukan kebudayaan bangsa yang sebenar-benarnya, bukan hanya mencatat hasil budaya kita (apalagi yang kelihatan saja), lalu berbangga hati.
“Berpikir kritis sebagaimana disebutkan itu, memang beriringan dengan aspek intelektualitas.Jika kita beranggapan bahwa intelektualitas adalah pondasi berpikir kritis, maka bangsa dan negara yg maju menjadikan berpikir kriitis sebagai landasan mensejahterakan rakyat dalam pelbagai aspek kehidupannya,” ujar Sastrawan Indonesia Angkatan 2000 ini.
