JAKARTA-Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi bersinergi dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI/BP2MI) untuk memperkuat perlindungan awak kapal perikanan migran Indonesia. Kolaborasi ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kantor Pusat Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) di Jakarta Selatan.
Kolaborasi ini untuk mensolusikan berbagai permasalahan yang dihadapi pekerja migran Indonesia, khususnya pada sektor kelautan dan perikanan, mulai dari kurangnya keterampilan dan pelatihan adanya penipuan dalam proses rekrutmen hingga timbul proses penempatan yang tidak sesuai prosedur. “Kami sangat mengapresiasi komitmen KP2MI yang telah berkolaborasi dan bersinergi dengan KKP dalam tata kelola perekrutan dan penempatan Awak Kapal Perikanan Migran, sehingga pekerja migran sektor kelautan dan perikanan dapat terlindungi dengan lebih baik,” kata Sekjen Rudy Heriyanto Adi Nugroho pada penandatangan nota kesepakatan bersama KP2MI.
Kerja sama KKP dengan KP2MI bertujuan melindungi awak kapal perikanan Indonesia pada semua proses, meliputi asistensi kepada pelaksana perekrutan dan penempatan awak kapal perikanan dan koordinasi dalam proses perizinan berusaha Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) bidang awak kapal perikanan. Kerja sama ini juga meliputi pemetaan sebaran pelaksana perekrutan dan penempatan AKP Indonesia untuk bekerja di kapal perikanan berbendera asing hingga memastikan setiap AKP Indonesia yang akan di tempatkan di kapal perikanan berbendera asing telah memiliki kompentensi yang sesuai dengan kebutuhan.
Kurangi Permasalahan Eksploitasi
Rudy menjelaskan dengan hadirnya kerja sama ini diharapkan mengurangi permasalahan eksploitasi awak kapal perikanan Indonesia. “Kerja sama ini penting karena pekerja migran sektor kelautan dan perikanan yang menjadi salah satu penopang tumbuhnya perekonomian nasional dan berkontribusi secara kongkrit bagi pendapatan negara dan produktifitas ekonomi,” ungkap Rudy.
