JAKARTA – Menteri Kebudayaan Fadli Zon melantik 74 pejabat di lingkungan Kementerian Kebudayaan di Jakarta pada Rabu (8/1/2025). Puluhan pejabat yang dilantik tersebut terdiri atas pejabat tinggi pertama, administrator, dan pengawas.
Ini merupakan pelantikan kedua para pejabat di Kementerian Kebudayaan sejak Fadli Zon dilantik 21 Oktober 2024. Sebelumnya, ia sudah melantik Pejabat Tinggi Madya, Staf Ahli Menteri, dan Staf Khusus Menteri pada Senin, (16/12/24).
Pelantikan ini didasarkan atas Keputusan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1/P/2025-Nomor 74/P/2025, tentang pengangkatan pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas di lingkungan Kementerian Kebudayaan.
Dalam sambutannya, Menteri Fadli Zon mengatakan pelantikan puluhan pejabat ini menjadi tonggak awal dalam menjaga dan memajukan kebudayaan Indonesia.
“Pelantikan ini tak hanya seremonial, tapi merupakan tonggak awal dari tugas besar yang harus kita kembali bersama dalam melestarikan, mengembangkan, memajukan kebudayaan Indonesia yang kaya dan beragam,” kata Fadli Zon.
Menteri Fadli juga mengingatkan pentingnya para pejabat yang dilantik menjadi seorang pemimpin yang inklusif, kolaboratif serta inovatif. Mengingat dunia yang terus berubah sehingga dibutuhkan kebudayaan sebagai kekuatan bangsa.
“Dalam dunia yang terus berubah, tentu kita harus merangkul keberagaman, menjawab tantangan zaman, dan menghadirkan kebudayaan sebagai kekuatan bangsa di tengah persaingan global,” ujarnya.
Kepada awak media, Menteri Fadli Zon menyampaikan pihaknya siap menggencarkan berbagai program di Kementerian yang dipimpinnya, setelah semua formasi sudah terisi. Saat ini, salah satu yang menjadi pekerjaan rumah adalah melakukan konsolidasi penataan balai kesekretariatan dan organisasi di bawah kementerian lainnya.
Menbud mengungkap ada banyak program yang segera digeber setelah semuanya terjalin dengan baik. Beberapa di antaranya termasuk pelestarian, pelindungan cagar budaya, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan agar bisa diakses dan memberi faedah bagi masyarakat umum.
