Peredaran Oli Ilegal Disorot, GAIB Kalbar Minta Kapolri Turun Tangan

Keterangan foto:Ketua DPD GAIB Kalbar, Rudi Supriadi, mendesak Mabes Polri mengusut tuntas dugaan jaringan peredaran oli ilegal di Kalimantan Barat. (Foto: Ist)

JAKARTA – Dugaan praktik penimbunan dan peredaran oli ilegal atau palsu di Kalimantan Barat mendapat sorotan Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Anak Indonesia Bersatu (DPD GAIB) Kalimantan Barat.

Bacaan Lainnya

Organisasi tersebut mendesak Kapolri melalui Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri turun tangan mengusut dugaan jaringan bisnis ilegal yang dinilai belum tertangani secara menyeluruh.

Desakan itu disampaikan melalui laporan pengaduan sekaligus permohonan atensi khusus yang secara resmi diserahkan DPD GAIB Kalbar ke Mabes Polri, Jakarta.

Langkah tersebut ditempuh setelah pengaduan yang sebelumnya disampaikan kepada Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalbar pada 14 Oktober 2026 dinilai belum menunjukkan perkembangan penanganan yang diharapkan.

Ketua DPD GAIB Kalbar, Rudi Supriadi, mengatakan pihaknya meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan praktik perdagangan oli ilegal, termasuk menelusuri pihak-pihak yang diduga memiliki peran utama dalam jaringan tersebut.

Soroti Dugaan Penindakan Tebang Pilih

Kepada sejumlah awak media, Rabu (18/11/2026), Rudi menilai penanganan perkara tersebut terkesan hanya menyasar pelaku di tingkat lapangan. Salah satu nama yang disebut dalam laporan GAIB adalah Edy Muliadi alias Edy Chow.

Sementara itu, GAIB juga meminta penyidik mendalami dugaan keterlibatan sejumlah pihak lain yang disebut memiliki peran lebih besar dalam jaringan tersebut, yakni Djan Liong alias Ucok, Wendy Gunawan, Chandra Elman, serta Fuska Tanandika yang disebut juga dengan nama Wendi, Popo, dan Foundri.

GAIB menegaskan, penyelidikan perlu dilakukan secara menyeluruh agar tidak hanya berhenti pada pelaku lapangan, tetapi juga mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain berdasarkan bukti dan hasil pemeriksaan.

Selain itu, Rudi mengungkapkan adanya dugaan keterlibatan oknum aparat penegak hukum di daerah maupun pusat yang disebut-sebut memberikan perlindungan terhadap aktivitas tersebut.

Dugaan ini, menurut GAIB, perlu ditelusuri secara transparan dan independen oleh institusi berwenang.

DPD GAIB Kalbar juga menyoroti kawasan pergudangan Ampera Raya, Sei Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, yang berdasarkan informasi yang diterima organisasi tersebut diduga menjadi salah satu lokasi penimbunan oli ilegal.

Laporan Ditembuskan ke Sejumlah Lembaga

Sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal pengaduan, DPD GAIB Kalbar turut menyampaikan tembusan laporan kepada Presiden RI, Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Komisi III DPR RI, Irwasum Polri, Kadiv Propam Polri, Dirtipidter/Dittipideksus Bareskrim Polri, Kapolda Kalbar, hingga Kajati Kalbar.

“Jangan hanya pelaku kecil yang ditindak, sementara pihak-pihak yang diduga menjadi aktor utama justru leluasa menjalankan bisnisnya. Kami meminta penegakan hukum dilakukan secara menyeluruh tanpa pandang bulu,” tegas Rudi dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Kamis (19/11/2026).

DPD GAIB Kalbar menyatakan akan terus mengawal laporan tersebut hingga terdapat tindak lanjut konkret dari aparat penegak hukum.

Menurut GAIB, persoalan dugaan peredaran oli ilegal tidak hanya berkaitan dengan aktivitas perdagangan, tetapi juga menyangkut perlindungan konsumen, potensi kerugian ekonomi daerah, serta kepercayaan masyarakat terhadap integritas institusi penegak hukum.

GAIB berharap Mabes Polri menindaklanjuti laporan tersebut melalui penyelidikan yang profesional dan transparan. Apabila dugaan pelanggaran maupun keterlibatan pihak-pihak tertentu terbukti, seluruh pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.(**/Las)

 

Pos terkait