JAKARTA – Indonesia memasuki babak baru dalam perencanaan pembangunan kesehatan jangka panjang dengan diluncurkannya Komisi The Lancet Regional Health – Western Pacific bertajuk Reimagining Healthcare in Indonesia for 2045, di Ruang Leimena Kementerian Kesehatan pada Senin (22/6/2026). Komisi ini dibentuk untuk menghasilkan rekomendasi ilmiah dan berbasis bukti guna mendukung transformasi sistem kesehatan nasional dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.
Peluncuran komisi tersebut mempertemukan para akademisi, peneliti, tenaga kesehatan, pembuat kebijakan, serta berbagai pemangku kepentingan yang memiliki perhatian terhadap masa depan sistem kesehatan Indonesia. Melalui forum ini, berbagai tantangan kesehatan nasional akan dikaji secara komprehensif untuk menghasilkan rekomendasi strategis yang dapat menjadi rujukan pemerintah dalam merumuskan kebijakan kesehatan jangka panjang.
Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, dalam sambutannya menegaskan bahwa kesehatan memiliki posisi yang sangat penting dalam agenda pembangunan nasional. Menurutnya, ambisi Indonesia untuk menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2045 tidak dapat dicapai hanya melalui pembangunan ekonomi, infrastruktur, atau eksploitasi sumber daya alam, tetapi harus ditopang oleh kualitas sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
“Kita berbicara tentang pendapatan per kapita. Ketika berbicara tentang per kapita, yang dibicarakan adalah manusia. Karena itu, kualitas manusia menjadi faktor utama yang menentukan apakah Indonesia dapat mencapai status negara berpendapatan tinggi atau tidak,” ujarnya.
Dalam paparannya, Menkes Budi menyoroti posisi Indonesia yang saat ini sedang menikmati bonus demografi. Periode ini ditandai dengan dominannya penduduk usia produktif dibandingkan kelompok usia nonproduktif.
Menurutnya, bonus demografi merupakan peluang yang sangat langka dalam perjalanan sebuah bangsa. Banyak negara berhasil melonjak menjadi negara maju ketika mampu memanfaatkan momentum tersebut untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan kualitas sumber daya manusia.
Indonesia diperkirakan akan mencapai puncak bonus demografi pada periode 2030–2035. Oleh karena itu, lima hingga sepuluh tahun ke depan dianggap sebagai masa yang sangat menentukan bagi masa depan bangsa.
Menkes Budi mengingatkan bahwa apabila Indonesia gagal memanfaatkan momentum tersebut untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat, negara berisiko terjebak dalam kategori negara berpendapatan menengah (middle income trap), sebagaimana dialami sejumlah negara di berbagai kawasan dunia.
“Jika kesempatan ini terlewat, maka ketika struktur penduduk mulai menua, tantangannya akan menjadi jauh lebih besar. Banyak negara yang tidak berhasil keluar dari jebakan pendapatan menengah karena gagal memanfaatkan bonus demografinya,” katanya.
Kesehatan sebagai Investasi Pembangunan
Dalam forum tersebut, Menkes Budi menegaskan bahwa kesehatan harus dipandang sebagai investasi pembangunan, bukan semata-mata sebagai sektor pelayanan publik.
Ia berpendapat bahwa produktivitas ekonomi suatu negara sangat bergantung pada kualitas kesehatan masyarakatnya. Individu yang sehat memiliki peluang lebih besar untuk memperoleh pendidikan yang baik, bekerja secara produktif, berinovasi, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, sumber daya alam yang melimpah dan pembangunan infrastruktur yang masif tidak akan mampu menghasilkan kemajuan ekonomi yang berkelanjutan apabila tidak didukung oleh masyarakat yang sehat.
“Sebanyak apa pun sumber daya alam yang dimiliki, sebanyak apa pun jalan, pelabuhan, bandara, atau infrastruktur yang dibangun, tidak akan cukup jika manusianya tidak sehat dan tidak produktif,” ujar Menkes Budi.
Karena itu, pemerintah menempatkan pembangunan kesehatan sebagai salah satu fondasi utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Dalam kesempatan tersebut, Menkes Budi juga menjelaskan sejumlah target kesehatan yang menjadi prioritas pemerintah menuju 2045. Salah satu target utama adalah peningkatan angka harapan hidup masyarakat Indonesia. Pemerintah menargetkan masyarakat Indonesia tidak hanya hidup lebih lama, tetapi juga menikmati lebih banyak tahun kehidupan dalam kondisi sehat dan produktif.
Selain itu, pemerintah juga menargetkan peningkatan healthy life expectancy atau usia harapan hidup sehat. Indikator ini mengukur berapa lama seseorang dapat hidup tanpa mengalami keterbatasan akibat penyakit kronis atau disabilitas.
Target lainnya adalah peningkatan akses terhadap layanan kesehatan berkualitas di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil, terluar, dan tertinggal yang selama ini masih menghadapi keterbatasan tenaga kesehatan maupun fasilitas medis.
Enam Pilar Transformasi Kesehatan
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menjalankan enam pilar transformasi kesehatan yang menjadi kerangka utama reformasi sektor kesehatan nasional. Pilar pertama adalah transformasi layanan kesehatan primer yang menempatkan puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat.
Pilar kedua adalah transformasi layanan kesehatan rujukan melalui penguatan rumah sakit dan peningkatan kapasitas layanan spesialistik. Pilar ketiga adalah transformasi sistem ketahanan kesehatan guna meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi wabah, pandemi, maupun ancaman kesehatan lainnya.
Lalu pilar keempat adalah reformasi pembiayaan kesehatan agar sistem jaminan kesehatan nasional dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Pilar kelima adalah transformasi sumber daya manusia kesehatan yang berfokus pada peningkatan jumlah, pemerataan, dan kompetensi tenaga kesehatan.
Sementara pilar keenam adalah transformasi teknologi kesehatan yang mencakup digitalisasi layanan kesehatan, penguatan sistem data kesehatan, serta pemanfaatan teknologi medis modern.
Menurut Budi, seluruh program yang dijalankan pemerintah saat ini dirancang untuk mendukung pencapaian indikator kesehatan nasional yang telah ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka panjang.
Ruang Kolaborasi untuk Penelitian dan Inovasi
Komisi The Lancet dibentuk untuk menyediakan perspektif ilmiah yang independen dalam mengkaji arah pembangunan kesehatan Indonesia hingga dua dekade ke depan. Komisi ini diharapkan mampu menjembatani kebutuhan antara dunia akademik dan pengambil kebijakan melalui penyediaan bukti ilmiah yang dapat digunakan dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan kesehatan nasional.
Selain itu, komisi juga diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai tantangan yang diperkirakan akan muncul di masa depan, termasuk perubahan struktur demografi, peningkatan angka harapan hidup, transisi epidemiologi, perkembangan teknologi kesehatan, ketahanan sistem kesehatan terhadap pandemi, serta pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan.
Melalui pendekatan multidisiplin, rekomendasi yang dihasilkan diharapkan tidak hanya berfokus pada aspek layanan kesehatan, tetapi juga mencakup faktor sosial, ekonomi, lingkungan, dan teknologi yang memengaruhi kesehatan masyarakat.
Selain menghasilkan rekomendasi kebijakan, Komisi The Lancet juga diharapkan menjadi wadah kolaborasi bagi para peneliti dan institusi akademik dalam mengembangkan penelitian yang relevan dengan kebutuhan sistem kesehatan Indonesia.
Pemerintah menilai Indonesia memiliki potensi besar sebagai laboratorium penelitian kesehatan karena memiliki populasi yang besar, keragaman geografis, serta tantangan kesehatan yang kompleks.
Berbagai program transformasi kesehatan yang sedang berjalan, mulai dari perluasan skrining penyakit, penguatan imunisasi, digitalisasi layanan kesehatan, hingga pengembangan kapasitas laboratorium dan surveilans, dinilai dapat menjadi sumber data dan pembelajaran yang berharga bagi komunitas ilmiah.
Peluncuran Komisi The Lancet menjadi penanda dimulainya proses penyusunan visi kesehatan Indonesia untuk dua dekade mendatang. Di tengah perubahan demografi, perkembangan teknologi, dan meningkatnya tantangan kesehatan global, Indonesia membutuhkan sistem kesehatan yang tidak hanya mampu memberikan layanan kuratif, tetapi juga berfokus pada pencegahan, promosi kesehatan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Melalui kolaborasi antara pemerintah, akademisi, tenaga kesehatan, organisasi internasional, dan masyarakat, Komisi The Lancet diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang mampu memperkuat sistem kesehatan nasional sekaligus mendukung pencapaian visi Indonesia sebagai negara maju dan berpendapatan tinggi pada tahun 2045.
Bagi pemerintah, kesehatan bukan lagi sekadar urusan pelayanan medis, melainkan bagian integral dari strategi pembangunan nasional. Karena itu, keberhasilan transformasi kesehatan dalam dua dekade mendatang akan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan Indonesia mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045.
Lebih lanjut Menkes Budi mengemukakan, Komisi The Lancet dibentuk untuk menyediakan perspektif ilmiah yang independen dalam mengkaji arah pembangunan kesehatan Indonesia hingga dua dekade ke depan. Komisi ini diharapkan mampu menjembatani kebutuhan antara dunia akademik dan pengambil kebijakan melalui penyediaan bukti ilmiah yang dapat digunakan dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan kesehatan nasional.
Selain itu, komisi juga diharapkan mampu mengidentifikasi berbagai tantangan yang diperkirakan akan muncul di masa depan, termasuk perubahan struktur demografi, peningkatan angka harapan hidup, transisi epidemiologi, perkembangan teknologi kesehatan, ketahanan sistem kesehatan terhadap pandemi, serta pembiayaan kesehatan yang berkelanjutan.
Melalui pendekatan multidisiplin, rekomendasi yang dihasilkan diharapkan tidak hanya berfokus pada aspek layanan kesehatan, tetapi juga mencakup faktor sosial, ekonomi, lingkungan, dan teknologi yang memengaruhi kesehatan masyarakat.
