JAKARTA — Ketua Aliansi Kebangsaan Pontjo Sutowo menilai pembangunan manusia yang berdaya, penguatan kemandirian ekonomi, dan partisipasi aktif masyarakat merupakan fondasi penting bagi masa depan Indonesia. Hal tersebut disampaikannya dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-16 Aliansi Kebangsaan, Rabu (28/10/2026), ketika menyoroti tantangan bangsa dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan secara substantif.
Menurut Pontjo, kemerdekaan tidak cukup dimaknai sebagai terbebasnya suatu bangsa dari penjajahan. Kemerdekaan juga harus tercermin dalam kemampuan masyarakat dan negara untuk berpikir mandiri, mengembangkan teknologi, mengelola sumber daya sendiri, serta menentukan arah pembangunan tanpa ketergantungan berlebihan pada pihak lain.
“Indonesia masih menghadapi pekerjaan besar untuk memastikan kedaulatan politik berjalan seiring dengan kemandirian ekonomi dan pemberdayaan masyarakat,” urainya.
Pontjo menyoroti struktur ekonomi Indonesia yang masih bertumpu pada sektor ekstraktif atau pemanfaatan sumber daya alam. Menurutnya, pola tersebut berisiko mempertahankan ketergantungan apabila tidak disertai pengembangan industri pengolahan, penguasaan teknologi, dan peningkatan kemampuan produksi nasional.
“Kekayaan alam Indonesia semestinya tidak hanya menjadi komoditas yang dijual ke pasar internasional. Sumber daya tersebut perlu diolah dan dikembangkan agar menghasilkan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional,” lanjut Pontjo.
Ia juga mengingatkan bahwa ketergantungan pada ekspor bahan mentah dapat menimbulkan berbagai persoalan, mulai dari terbatasnya penguasaan teknologi hingga risiko kerusakan lingkungan dan belum meratanya manfaat ekonomi bagi masyarakat di daerah penghasil sumber daya alam.
Karena itu, transformasi ekonomi menjadi penting agar Indonesia tidak terus berada dalam pola pembangunan yang mengandalkan kekayaan alam tanpa memperkuat kemampuan untuk mengolah dan mengembangkannya.
Pontjo menilai, penguasaan sumber daya alam memiliki kaitan erat dengan pengalaman kolonialisme pada masa lalu. Jika dahulu kekayaan alam menjadi salah satu kepentingan utama kolonialisme, pada masa kini ketergantungan ekonomi dan teknologi dapat menjadi tantangan baru bagi kemandirian bangsa.
Demokrasi Harus Menempatkan Rakyat sebagai Subjek
Selain persoalan ekonomi, Pontjo menyoroti pentingnya memperkuat demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai subjek utama pembangunan. Ia mengingatkan bahwa demokrasi berisiko kehilangan makna apabila masyarakat hanya menjadi penerima kebijakan tanpa memiliki ruang partisipasi yang memadai.
Kedaulatan rakyat, menurutnya, tidak boleh berhenti sebagai prinsip formal dalam sistem politik. Prinsip tersebut harus diwujudkan melalui keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah pembangunan, menyampaikan aspirasi, dan mengawasi penyelenggaraan kekuasaan.
Pontjo juga menekankan pentingnya menjaga persatuan di tengah perbedaan sosial dan politik. Praktik politik pecah belah dapat melemahkan solidaritas masyarakat apabila kepentingan kelompok lebih diutamakan daripada kepentingan bersama.
Ia berpandangan bahwa persatuan yang kuat perlu tumbuh dari kesadaran sejarah, kebudayaan, dan nilai-nilai yang hidup di tengah masyarakat. Dengan demikian, persatuan nasional tidak semata-mata dibentuk melalui pendekatan politik atau kekuasaan, tetapi juga melalui kesadaran kolektif warga negara.
Pemberdayaan Masyarakat Perlu Dimulai dari Bawah
Pontjo menegaskan bahwa pembangunan bangsa tidak dapat hanya mengandalkan kebijakan pemerintah. Inisiatif masyarakat melalui komunitas, organisasi sosial, lembaga pendidikan, dan gerakan masyarakat sipil juga memiliki peran penting dalam mendorong perubahan. Pendekatan dari bawah ke atas atau bottom-up memungkinkan masyarakat terlibat secara langsung dalam mengenali persoalan, merumuskan solusi, dan membangun kemampuan bersama.
Dalam pandangannya, masyarakat yang berdaya bukanlah masyarakat yang hanya menunggu kebijakan, melainkan masyarakat yang memiliki pengetahuan, inisiatif, dan tanggung jawab terhadap kehidupan bersama.
Oleh karena itu, pembangunan perlu memperhatikan penguatan kapasitas manusia, pembentukan karakter dan moral, peningkatan kualitas hubungan sosial, serta perluasan kesempatan untuk mencapai kesejahteraan.
Pontjo juga mengajak generasi muda untuk mengambil bagian dalam upaya membangun kemandirian bangsa. Ia mendorong semangat kebangkitan nasional kedua yang tidak hanya mengandalkan simbol atau slogan, tetapi diwujudkan melalui peningkatan kemampuan, kreativitas, dan kontribusi nyata bagi Indonesia.
Sekolah Kebangsaan Belajar Indonesia Disiapkan
Sebagai bagian dari upaya memperkuat pendidikan kebangsaan, Pontjo menyampaikan rencana pendirian Sekolah Kebangsaan Belajar Indonesia yang akan diluncurkan pada waktu mendatang.
Program ini dirancang sebagai ruang pembelajaran yang mempertemukan calon pemimpin muda dari berbagai daerah untuk berdiskusi, mengembangkan pemikiran, dan memperkuat komitmen terhadap masa depan Indonesia.
Sekolah Kebangsaan Belajar Indonesia diharapkan dapat membentuk generasi pemimpin yang memiliki wawasan kebangsaan, integritas moral, kemampuan berpikir kritis, dan kepedulian terhadap persoalan masyarakat.
Melalui pendidikan dan pertukaran gagasan, para peserta diharapkan mampu memahami tantangan Indonesia sekaligus merumuskan gagasan yang relevan untuk menjawab kebutuhan masa depan.
Inisiatif tersebut juga menegaskan bahwa pendidikan kebangsaan tidak hanya berkaitan dengan pemahaman sejarah, tetapi juga dengan pembentukan karakter dan kemampuan untuk menerjemahkan nilai-nilai kebangsaan ke dalam tindakan nyata.
Indonesia sebagai Bangsa yang Terus Bertumbuh
Pontjo memandang Indonesia sebagai bangsa yang proses pembentukannya belum selesai. Kebangsaan, menurutnya, merupakan perjalanan berkelanjutan yang memerlukan pembaruan pemikiran, penguatan kelembagaan, dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
Karena itu, berbagai persoalan yang dihadapi Indonesia perlu dipahami sebagai bagian dari proses untuk mewujudkan cita-cita nasional. Upaya memperkuat identitas dan kemandirian bangsa harus berjalan seiring dengan kemampuan untuk berinteraksi serta bersaing secara sehat dengan negara lain.
Peringatan HUT ke-16 Aliansi Kebangsaan menjadi momentum untuk menegaskan kembali pentingnya membangun Indonesia melalui penguatan manusia, demokrasi yang bermakna, dan ekonomi yang lebih mandiri.
Melalui kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dunia pendidikan, dan berbagai elemen bangsa, Indonesia diharapkan mampu mengoptimalkan potensi nasional serta mengurangi ketergantungan pada pihak luar.
Kemandirian bangsa, pada akhirnya, tidak hanya ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam atau keberadaan institusi negara, tetapi juga oleh kemampuan manusia Indonesia untuk berpikir, berkarya, berinovasi, dan bertanggung jawab atas masa depan bangsanya. (ken)
