JAKARTA – Penggunaan antibiotik yang tidak tepat menjadi salah satu faktor yang mempercepat munculnya resistansi antimikroba (Antimicrobial Resistance/AMR). Kondisi ini membuat bakteri semakin kebal terhadap obat dan berpotensi menyebabkan infeksi lebih sulit disembuhkan. Untuk mengantisipasi ancaman tersebut, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI memperkuat pengawasan serta tata kelola penggunaan antibiotik di fasilitas pelayanan kesehatan.
Wakil Menteri Kesehatan RI, Dante Saksono Harbuwono, mengatakan bahwa resistansi antimikroba kini telah menjadi tantangan nyata bagi kesehatan masyarakat yang membutuhkan penanganan serius dan kolaborasi lintas sektor.
Hal tersebut disampaikan Dante saat membuka Konferensi Regional Asia Pasifik tentang Resistansi Antimikroba 2026 di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Menurut Dante, penggunaan antibiotik yang tidak sesuai indikasi masih menjadi persoalan yang harus dibenahi. Tidak sedikit pasien yang sebenarnya tidak membutuhkan antibiotik, tetapi tetap mendapatkan obat tersebut dalam proses pengobatan.
Ia mencontohkan kasus demam yang tidak selalu disebabkan oleh infeksi bakteri. Sebagian besar kasus demam disebabkan oleh virus sehingga tidak membutuhkan antibiotik. “Tidak perlu semua pasien menggunakan antibiotik. Antibiotik hanya digunakan kalau infeksinya disebabkan oleh bakteri. Padahal, sebagian besar kasus demam penyebabnya adalah virus dan itu tidak memerlukan antibiotik,” jelas Dante.
Dante menambahkan, penggunaan antibiotik secara tidak tepat dapat mendorong mikroorganisme mengembangkan kekebalan terhadap obat. Akibatnya, antibiotik yang sebelumnya efektif untuk mengatasi infeksi dapat kehilangan kemampuannya dalam mengobati penyakit.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kemenkes memperkuat penerapan Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) yang menjadi acuan penggunaan antibiotik dalam praktik klinis. Pedoman tersebut kemudian diterapkan melalui Panduan Praktik Klinis (PPK) di masing-masing rumah sakit.
Kemenkes juga mewajibkan pemetaan pola kuman di rumah sakit sebagai bagian dari standar akreditasi. Langkah ini bertujuan membantu tenaga medis menentukan antibiotik yang sesuai berdasarkan karakteristik mikroorganisme penyebab infeksi.
Dante menjelaskan bahwa pengaturan penggunaan antibiotik dalam praktik klinis merupakan ranah Kementerian Kesehatan, sedangkan BPOM memiliki kewenangan dalam regulasi obat, termasuk indikasi dan persetujuan penggunaannya.
Ia menyebutkan, hingga saat ini terdapat sekitar 147 ribu kematian yang berkaitan dengan penggunaan antibiotik yang tidak tepat. Karena itu, peningkatan kesadaran tenaga medis dalam meresepkan antibiotik secara rasional menjadi salah satu prioritas pengendalian AMR.
AMR Ancam Keselamatan Masyarakat Dunia
Ancaman resistansi antimikroba tidak hanya terjadi di rumah sakit. Mikroorganisme kebal obat dapat berkembang dan menyebar melalui berbagai sektor, termasuk peternakan, pertanian, sumber air, serta lingkungan masyarakat. Data global tahun 2021 menunjukkan resistansi antimikroba secara langsung menyebabkan lebih dari 1,14 juta kematian dan berkaitan dengan sekitar 4,71 juta kematian lainnya di seluruh dunia.
Dampaknya dapat mengancam berbagai kelompok masyarakat, mulai dari bayi baru lahir yang mengalami sepsis, ibu pascapersalinan, petani, hingga kelompok lanjut usia.
Direktur ReAct Asia Pacific, Dr. S.S. Lal, menilai AMR sebagai persoalan kesehatan masyarakat yang membutuhkan perhatian serius, khususnya di kawasan Asia Pasifik.
Ia mengapresiasi kepemimpinan Indonesia dalam mendorong kolaborasi regional untuk mempercepat pengendalian resistansi antimikroba.
Menurutnya, tantangan terbesar saat ini adalah memastikan komitmen yang telah disepakati dapat diwujudkan menjadi tindakan nyata. Hal tersebut mencakup kesesuaian antara kebijakan dan anggaran, penerapan pedoman penggunaan antibiotik, serta pengawasan praktik peresepan di lapangan.
Dr. Lal juga menekankan bahwa pengendalian AMR membutuhkan keterlibatan seluruh negara dan sektor terkait karena penyebaran mikroorganisme resisten tidak mengenal batas wilayah maupun kewenangan pemerintahan.
Indonesia Targetkan 80 Persen Rumah Sakit Jalankan Program Pengendalian AMR
Sebagai langkah konkret, Indonesia telah memasukkan pengendalian resistansi antimikroba ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan Strategi Nasional Pengendalian AMR Sektor Kesehatan 2025–2029.
Pemerintah menargetkan 80 persen rumah sakit di Indonesia telah menjalankan Program Pengendalian AMR pada 2029. Selain itu, sebanyak 60 persen rumah sakit pemerintah ditargetkan mematuhi standar peresepan antibiotik sistemik secara empiris. Target tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan fasilitas pelayanan kesehatan terhadap standar penggunaan antibiotik sekaligus menekan risiko berkembangnya mikroorganisme yang kebal terhadap obat.
Dante menegaskan bahwa keberhasilan pengendalian AMR harus ditunjukkan melalui capaian yang terukur. “Saat kita bertemu lagi nanti di tahun 2029, mari kita pastikan kita datang tidak hanya dengan rencana, namun membawa bukti dan hasil yang nyata,” tegasnya.
Konferensi Asia Pasifik Perkuat Kolaborasi Pengendalian AMR
Komitmen tersebut turut diperkuat melalui Konferensi Regional Asia Pasifik tentang Resistansi Antimikroba 2026 yang berlangsung pada 9–10 November 2026 di Jakarta. Konferensi yang diselenggarakan bersama ReAct Asia Pacific tersebut dihadiri sekitar 90 delegasi dari 28 negara. Forum ini menjadi ruang pertukaran pengalaman, evaluasi kebijakan, dan penyusunan langkah bersama untuk menghadapi ancaman AMR.
Tujuh pokok bahasan utama menjadi fokus konferensi, antara lain percepatan implementasi Deklarasi Politik PBB 2024, jaminan akses terhadap antibiotik esensial, serta penerapan pendekatan One Health yang mengintegrasikan kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan.
Selain itu, pembahasan juga mencakup penguatan antimicrobial stewardship atau tata kelola penggunaan antibiotik secara bijak dan bertanggung jawab. Seluruh hasil pembahasan akan dirangkum dalam Multi-Stakeholder Recommendations Brief, yakni dokumen rekomendasi lintas pemangku kepentingan yang akan menjadi bahan evaluasi bersama menjelang pertemuan PBB pada 2029.
Dr. Lal menegaskan bahwa pengendalian AMR tidak dapat dilakukan secara sendiri-sendiri. Kolaborasi antara pemerintah, tenaga kesehatan, organisasi internasional, serta sektor kesehatan hewan dan lingkungan menjadi kunci untuk menghadapi ancaman tersebut.
“Resistansi antimikroba tidak mengenal batas negara maupun kewenangan satu kementerian. Bakteri dan mikroorganisme lainnya tidak akan menunggu kita, jangan sampai kita yang justru saling menunggu,” tegasnya.
Melalui penguatan kebijakan, pengawasan penggunaan antibiotik, dan kerja sama lintas negara, Indonesia berharap ancaman resistansi antimikroba dapat ditekan. Upaya ini sekaligus menjadi langkah menjaga efektivitas antibiotik agar tetap dapat digunakan untuk menyelamatkan kehidupan manusia pada masa mendatang. (ken)
